nusakini.com--Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik di kuartal II-2017. Hal ini tercermin dari nilai pertumbuhan yang mencapai 5,01 persen (yoy). Defisit transaksi berjalan kuartal II-2017 mencapai 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), membaik dibandingkan kuartal yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 2,3 persen. Sementara selama Januari-Agustus 2017, total surplus perdagangan mencapai USD 9,1 miliar. 

“Pertumbuhan ekonomi kita tumbuh relatif baik. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia adalah negara yang pertumbuhannya paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Pengembangan Infrastruktur Provinsi se-Sumatera dalam Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia Malayasia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Pangkalpinang,  Kamis (28/9).

Hadir dalam rapat tersebut para Gubernur se-Sumatera, perwakilan Kepala Gubernur Bank Indonesia se-Sumatera, Deputi Bidang Koordinasi EkonomI Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo.

• Mentan Syahrul: Sulsel Berpotensi Jadi Penyedia Pangan Nasional
• ICMI Apresiasi Upaya Kementan Jaga Kestabilan Harga dan Stok Pangan di Tengah Pandemi Covid-19
• Para Kepala Daerah Optimis Bahan Pangan Cukup
• Masa Pandemi, Presiden Jokowi Tegaskan Produksi Pangan Nasional Surplus
• Produksi Pangan Indonesia Cukup Kuat dan terkendali

  Inflasi secara keseluruhan terkendali dengan inflasi pada Agustus 2017 sebesar 3,82 persen (yoy). Inflasi pangan terus mengalami tren penurunan sejak awal tahun dan mulai dapat dikendalikan dengan semakin intensnya koordinasi baik Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan stok.  

  Darmin juga mengingatkan kembali konsistensi peran TPID di tiap daerah betul-betul diperkuat dan dikembangkan. Hal ini bertujuan agar TPID mampu menyusun rekomendasi terkait inflasi untuk di daerahnya masing-masing. “Setiap daerah perlu mengenali apa yang rentan di daerahnya terkait inflasi apakah beras, bawang, ikan atau daging. Dan tentu perlu terus dimonitor dan disusun kebijakannya,” ungkapnya.  

  Terkait, ketimpangan ekonomi yang masih terjadi pada ekonomi antardaerah. Saat ini, penyumbang terbesar perekonomian Indonesia masih didominasi pulau Jawa yang mencapai 58,5 persen terhadap PDB sementara Sumatera menyumbang 22 persen, Kalimantan 7,9 persen, Sulawesi 6,0 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,1 persen, serta Maluku dan Papua hanya 2,5 persen. Ketimpangan tersebut terjadi karena pusat pembangunan lebih banyak bertumpu di pulau Jawa 

Darmin menjelaskan bahwa pemerintah pusat sedang fokus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini mengingat peringkat pembangunan infrastruktur Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Padalahal pembangunan sektor ini menjadi sangat penting, terlebih dengan status Indonesia sebagai negara kepulauan. 

“Kita mencoba mendorong pembangunan infrastruktur yang lokasinya menyebar di seluruh Indonesia. Kalau ada infrastruktur yang memadai, pertumbuhan di daerah akan menjadi lebih baik dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” kata Darmin. (p/ab)